Densus 88 Seharusnya Koordinasikan Penangkapan dengan Kapolda Sumut
 |
| Bambang Widodo Umar |
"Supaya informasi ini tidak liar, komandan wilayah harus tahu gerakan Densus. Densus harus koordinasikan ini dengan pimpinan wilayah. Apalagi ini perampokan. Jangan Kapolda lagi yang dipojokkan," ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar , Senin (20/9/2010).
Bambang mengatakan, Densus 88 Anti Teror tidak seharusnya menangani kasus perampokan meski memang mempunyai intel dan penyidik sendiri. Densus merupakan pasukan elit yang memang menangani kasus-kasus terorisme. Jika Densus menangani tindak pidana seperti ini akan menimbulkan citra buruk bagi Densus. Selsain itu juga akan membuat kecemburuan sosial di antara reserse-reserse yang ada.
"Perampok dibilang teror. Ini kan bisa merusak citra Densus yang pasukan elit punya spesialisasi penanganan kasus," ujarnya.
Atas peristiwa tersebut, Kapolda diminta segera melaporkan gerakan tanpa koordinasi Densus ini ke Kapolri. Karena Densus 88 berada di bawah Kapolri langsung. Dengan begitu Kapolri bisa menegur komandan Densus yang bekerja tanpa koordinasi sebelumnya.
"Mudah-mudahan jangan sampai gerakan Densus 88 ini berlebihan karena sudah di bawah Kapolri sehingga tidak ada koordinasi dengan pimpinan wilayah," ungkapnya.
Bambang juga meminta agar Komnas HAM juga ikut menyelidiki tindakan Densus 88 yang telah menewaskan 5 orang dalam penangkapan tersebut. "Komnas HAM harus bergerak apakah ada pelanggaran HAM di dalamnya sampai menewaskan orang begitu," pintanya.
Informasi yang beredar, Kepala BNN Komjen Goris Mere ikut dalam penangkapan Densus 88 tersebut. Saat ditanyakan mengenai hal itu, Bambang menilai kalau keikutsertaan Goris akan menambah kecarut-marutan organisasi Polri yang tanpa koordinasi tersebut.
"Dia Kepala BNN kok bisa ikut-ikut ke sana. Seandainya jadi konsultan ya, kalau ikut ngatur ya salah besar. Ini perlu diteliti Kapolri," tukasnya.
0 komentar:
Posting Komentar